• Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Standar OHSAS 18001

     


    Pelatihan ISO Jakarta-

    OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assesment Series) merupakan standar internasional untuk penerapan Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja atau Manajemen K3. Dengan mengimplementasikan OHSAS 18001 berarti perusahaan telah memiliki kerangka acuan yang pasti bagi efektifitas manajemen K3. OHSAS 18001 didasarkan pada beberapa prinsip, meskipun prinsip-prinsip tersebut tidak secara eksplisit tercantum dalam standar.


    BACA JUGA :Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Standar OHSAS 18001

    Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam OHSAS 18001

    1. Semua pekerja memiliki hak. Pekerja, serta pengusaha dan pemerintah, harus memastikan bahwa hak-hak setiap orang dilindungi dan harus berusaha untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang layak dan lingkungan kerja yang layak. Lebih detailnya seperti berikut:
      • pekerjaan harus dilakukan dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat;
      • kondisi kerja harus konsisten sesuai dengan kesejahteraan pekerja dan martabat manusia;
      • kerja harus menawarkan kemungkinan nyata untuk prestasi pribadi, pemenuhan kebutuhan diri, dan pelayanan kepada masyarakat.
    2. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus ditetapkan. kebijakan tersebut harus dilaksanakan baik di tingkat lokal dan perusahaan nasional. Kebijakan harus secara efektif dikomunikasikan dan dijalankan kepada semua pihak yang terkait.
    3. Terjalin komunikasi yang baik bagi semua pihak dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini harus dilakukan selama formulasi, implementasi, dan peninjauan semua kebijakan, sistem, dan program.
    4. Program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kebijakan harus bertujuan baik dalam hal pencegahan dan perlindungan. Upaya harus difokuskan, terlebih pada pencegahan primer di tingkat tempat kerja. Tempat kerja dan lingkungan kerja harus direncanakan dan dirancang untuk menjadi aman dan sehat.
    5. Perbaikan terus-menerus harus dipromosikan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukum, peraturan, dan standar teknis nasional untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit, dan kematian yang disesuaikan secara berkala untuk kemajuan sosial, teknis, dan ilmiah dan perubahan lain dalam dunia kerja. Hal ini akan optimal dilakukan dengan cara pengembangan dan pelaksanaan kebijakan nasional, sistem nasional, dan program nasional.
    6. Informasi penting untuk pengembangan dan pelaksanaan program dan kebijakan yang efektif. Pengumpulan dan penyebaran informasi yang akurat tentang bahaya dan bahan berbahaya, pengawasan kerja, pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan praktek yang baik, dan kegiatan terkait lainnya adalah pusat untuk pembentukan dan penegakan kebijakan yang efektif.
    7. Promosi Kesehatan adalah unsur utama dari praktik kesehatan kerja. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pekerja fisik, mental, dan kesejahteraan sosial.
    8. Pelayanan kesehatan kerja yang mencakup semua pekerja harus dibentuk. Idealnya, semua pekerja di semua kategori harus memiliki akses ke layanan tersebut, yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan pekerja dan memperbaiki kondisi kerja.
    9. Pendidikan dan pelatihan merupakan komponen penting dari lingkungan kerja yang sehat dan aman. Pekerja dan pengusaha harus dibuat sadar akan pentingnya membangun prosedur kerja yang aman dan bagaimana melakukannya. Pelatih/trainer internal harus dilatih di bidang relevansi khusus untuk industri tertentu, sehingga mereka dapat mengatasi masalah K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) yang spesifik.
    10. Pekerja, pengusaha dan pejabat yang berwenang memiliki tanggung jawab, tugas, dan kewajiban tertentu. Misalnya, pekerja harus mengikuti prosedur keselamatan yang ditetapkan; pengusaha harus menyediakan tempat kerja yang aman dan menjamin akses ke pertolongan pertama; dan pihak yang berwenang harus menyusun, berkomunikasi, dan meninjau secara berkala dan memperbarui kebijakan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja).
    11. Kebijakan harus ditegakkan. Harus ada sistem pemeriksaan dan evaluasi di tempat kerja untuk memastikan kesesuaian langkah-langkah K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) dan undang-undang tenaga kerja lainnya dengan implementasi yangs sesungguhnya.