• Produk-produk yang Termasuk Wajib Bersertifikasi Halal


    Biro Jasa Pengurusan Seritifkat Halal MUI Jakarta - Hanya beberapa produk tertentu yang wajib bersertifikat halal. Karenanya sebelum salah mengambil sertifikat ini, ketahui terlebih dahulu produk-produk yang wabib bersertifikat halal.


    Apa yang dimaksud dengan sertifikat halal?


    Sertifikasi halal merupakan salah satu sertifikasi yang perlu dipertimbangkan oleh konsumen muslim dan produsen industri makanan. Sebabnya, tidak semua produk konsumsi yang beredar di pasaran memenuhi kategori halal sebagaimana yang disyariatkan agama Islam. Oleh dari itu, perusahan industri makanan perlu memahami mana saja yang termasuk kategori produk yang wajib bersertifikasi halal untuk mendukung keberlangsungan bisnisnya. Sertifikat halal juga akan memberi rasa aman dan nyaman bagi para konsumen dalam mengonsumsi produk tersebut.


    Kewajiban Pemerintah dalam Memberi Perlindungan


    Adanya sertifikasi halal secara umum merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban negara dalam memberi perlindungan kepada warga negaranya. Sebagaimana yang tertulis di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memberi jaminan kemerdekaan pada setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.


    Hal ini yang menjadi dasar bahwa negara juga perlu memberi perlindungan serta jaminan terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi maupun digunakan masyarakat.


    Sementara, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai lebih dari 87%. Dikarenakan belum semua produk yang beredar di masyarakat terjamin kehalalannya, maka perlu adanya kepastian hukum mengenai kehalalan sebuah produk.


    Peraturan tentang Jaminan Produk Halal

    Pemerintah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal melalui beberapa produk hukum seperti berikut.

    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

    Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

    Keputusan Menteri Agama Nomor 982 tahun 2019

    Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal


    Adapun beberapa poin penting umum yang dapat dijadikan poin penting dalam kaitannya mengenai produk-produk yang wajib mempunyai sertifikasi halal adalah sebagai berikut.

    Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

    Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

    Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai pihak untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

    Sertifikat Halal merupakan pengakuan kehalalan sebuah produk yang dikeluarkan oleh BPJPH yang didasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.


    Kategori Produk Wajib Bersertifikasi Halal

    Ada banyak produk yang beredar di masyarakat untuk mendukung kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, produk apa saja yang termasuk dalam kelompok produk yang wajib bersertifikat halal?


    Berdasarkan aturan dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019, produk yang wajib mempunyai sertifikat halal pada dasarnya terdiri atas dua jenis utama, yakni barang dan jasa.


    Barang yang harus bersertifikasi halal adalah:

    Makanan dan minuman

    Obat

    Kosmetik

    Produk kimiawi

    Produk biologi

    Produk rekayasa

    Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan (barang yang dimaksud adalah barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan, baik penggunaannya adalah untuk sandang, aksesori, peralatan rumah tangga, kemasan makanan dan minuman, alat tulis dan perlengkapan kantor, hingga perlengkapan yang dimanfaatkan sebagai alat kesehatan).


    Disisi lain, jasa yang harus bersertifikasi halal adalah:

    Penyembelihan

    Pengolahan

    Penyimpanan

    Pengemasan Pendistribusian

    Penjualan

    Penyajian


    Secara lebih rinci, aturan mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraan JPH dapat ditemukan di dalam PP No. 34 Tahun 2021.


    BSU Konsultan merupakan perusahaan konsultan dan sertifikasi yang fokus pada Peningkatan Kinerja Perusahaan, yakni Kinerja Bisnis, Mutu, Produktivitas, Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan. Servis lainnya berupa konsultasi dan training ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, IATF 16949, ISO 17025, ISO 13485, ISO 27001, ISO 50001, ISO 22000, GMP, AS 9100, AS 9120, dll.